Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen dalam mewujudkan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D Watania MM MSi, saat audiensi Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), di ruang kerjanya, Kamis (09/07).
Audiensi ini dihadiri Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Tim PFI Implementasi BPBPK Sulawesi Utara.
Kepada para audiens, Sekda Watania menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas secara menyeluruh kondisi sanitasi di Kabupaten Minahasa beserta berbagai tantangan yang masih dihadapi. Selain itu, peserta audiensi merumuskan usulan paket kebijakan di bidang sanitasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan sanitasi di daerah.
“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan program sanitasi yang terintegrasi,” tandasnya.
Lanjut, jara Sekda, melalui sinergi lintas sektor, Pemkab Minahasa optimistis setiap kebijakan dan program sanitasi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Langkah ini juga sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan. Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten juga diharapkan mampu mendorong pencapaian target Sanitasi Aman sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa,” ujarnya.
“Dengan demikian, dokumen SSK tidak hanya menjadi acuan perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.(fernando lumanauw)
