Mitra – Pembenahan dan reformasi birokrasi merupakan satu-satunya jalan keluar yang akan ditempuh pemerintahan Bupati James Sumendap SH dan Ronal Kandoli dalam melakukan upaya keluar dari opini BPK yang selama lima tahun terakhir disclaimer.
“Saya berjanji akan mempunyai kiat-kiat khusus untuk keluar dari masalah tersebut,” ujar Sumendap disela acara paripurna DPRD Mitra dalam penyampaian laporan hasil pertanggungjawaban bupati.
Sumendap mengatakan, upaya untuk keluar dari masalah ini adalah melakukan pembenahan disemua lini sistim birokrasi, bukan hanya apa yang disampaikan dewan lewat rekomendasi, namun yang pasti semua lini harus dievaluasi dan evaluasi ini bukannya harus mengganti orangnya akan tetapi pihaknya akan mendengar laporan kepala SKPD apa penyebanya.
“Apakah sistim yang tidak jalan ataukah ada kendala lain sehingga dalam sistim pengelolaan administrasi keuangan tidak maksimal, jika memang persoalannya ada pada kepala SKPD yang tak mengerti dengan sistim pengeloaan administrasi keuangan ya.. pasti kepala SKPD tersebut yang akan dievaluasi dan ditempatkan personil yang tepat sesuai dengan bidang ilmu dan pengalaman, karena jika akan ditempatkan pejabat yang tidak memahami akan sistim pengelolaan adminsitrasi yang baik sampai dunia kiamat pasti Mitra akan terus disclaimer,” jelas Sumendap.
Menyinggung masalah temuan BPK terhadap beberapa SKPD yang oleh Pansus dewan merekomendasikan untuk dievaluasi, bupati mengatakan, akan berusaha sedapat mungkin dan secepatnya melakukan evaluasi dengan baperjakat sehingga mendapatkan permasalahan yang tepat dan benar.(alfian tompunu)
